Uni Eropa Vs ASEAN: Perbandingan Integrasi Kawasan

Perbandingan Uni Eropa dan ASEAN sering muncul ketika seseorang ingin tahu mengapa kedua organisasi kawasan ini terasa sangat berbeda. Uni Eropa punya mata uang bersama, parlemen, dan pengadilan yang mengikat anggotanya. ASEAN tidak punya satupun dari itu. Perbandingan berikut mencakup sisi kelembagaan, ekonomi, dan keamanan, serta alasan di balik perbedaan-perbedaan tersebut.

Sejarah pembentukan yang menentukan arah

Uni Eropa tumbuh dari keinginan mencegah perang di Eropa daratan setelah dua konflik besar pada paruh pertama abad ke-20. Prosesnya dimulai dari kerja sama batu bara dan baja, lalu meluas ke pasar bersama, dan akhirnya ke integrasi politik lewat serangkaian perjanjian yang diratifikasi negara anggota. Setiap tahap menyerahkan sebagian kedaulatan ke lembaga bersama, dan negara anggota menerima konsekuensi hukumnya.

ASEAN berdiri dari latar yang berbeda. Negara-negara Asia Tenggara pada pertengahan 1960-an menghadapi ketegangan antarnegara, pemberontakan komunis, dan kekhawatiran akan campur tangan kekuatan besar. Deklarasi Bangkok menekankan penghormatan kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip-prinsip ini membuat ASEAN bertahan, tetapi sekaligus membatasi seberapa dalam integrasinya.

Struktur kelembagaan: supranasional versus antarpemerintah

Perbedaan paling mencolok terletak pada siapa yang memegang keputusan akhir.

Uni Eropa

Komisi Eropa mengusulkan dan menjalankan kebijakan, Parlemen Eropa ikut membentuk undang-undang, dan Mahkamah Eropa menafsirkan hukum bersama secara mengikat. Keputusan tertentu dapat diambil lewat pemungutan suara mayoritas, sehingga satu negara bisa kalah suara namun tetap wajib menjalankannya. Inilah arti supranasional: sebagian kewenangan berpindah dari ibu kota nasional ke Brussels, Strasbourg, dan Luksemburg.

ASEAN

Sekretariat ASEAN di Jakarta bersifat administratif. Keputusan diambil lewat musyawarah pada KTT dan pertemuan menteri, dan prinsip konsensus berarti satu negara dapat menahan kesepakatan. Tidak ada parlemen kawasan yang membuat undang-undang, tidak ada pengadilan dengan yurisdiksi mengikat, dan tidak ada eksekutif yang memerintah. Semua bergantung pada komitmen sukarela anggota.

Ekonomi: pasar tunggal dan mata uang bersama

Uni Eropa mengoperasikan pasar tunggal yang memungkinkan barang, jasa, modal, dan orang bergerak hampir tanpa hambatan. Sebagian besar anggotanya memakai euro, dan Bank Sentral Eropa menetapkan suku bunga untuk kawasan itu. Kebijakan persaingan, standar produk, serta subsidi pertanian juga disusun di tingkat bersama.

ASEAN membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015 dengan tujuan serupa: mengurangi hambatan perdagangan dan memperlancar investasi. Hasilnya nyata pada tarif, yang sebagian besar sudah mendekati nol untuk perdagangan intra-ASEAN. Namun hambatan non-tarif masih banyak, termasuk standar yang berbeda, prosedur bea cukai yang belum seragam, dan aturan sektor jasa yang tetap dilindungi.

Perbandingan sederhananya begini:

• Uni Eropa: satu mata uang untuk mayoritas anggota, satu bank sentral, dan aturan pasar yang mengikat.
• ASEAN: mata uang nasional masing-masing, bank sentral sendiri-sendiri, dan liberalisasi bertahap sesuai kesiapan tiap negara.
• Uni Eropa: mobilitas tenaga kerja luas, termasuk hak bekerja di negara anggota lain.
• ASEAN: mobilitas terbatas pada profesi tertentu lewat kesepakatan saling pengakuan kualifikasi.

Keamanan dan politik luar negeri

Uni Eropa memiliki kebijakan luar negeri dan keamanan bersama, meski penerapannya sering bergantung pada kesepakatan antarnegara anggotanya. Sejumlah anggota juga tergabung dalam NATO, aliansi pertahanan yang terpisah dari Uni Eropa. Sanksi ekonomi terhadap negara lain biasanya diambil sebagai kebijakan bersama, dan semua anggota terikat.

ASEAN tidak membentuk aliansi pertahanan. Yang ada adalah ASEAN Political-Security Community, forum dialog untuk isu keamanan, ditambah mekanisme seperti ASEAN Regional Forum yang melibatkan mitra di luar kawasan. Pada sengketa Laut China Selatan, ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama bila semua anggota setuju. Ketika tidak, posisi bersama sulit dirumuskan. Ini konsekuensi langsung dari prinsip konsensus.

Kedaulatan: titik temu yang sering disalahpahami

Banyak analisis menyebut ASEAN lemah karena tidak bisa memaksa anggota. Pandangan itu mengabaikan alasan pendiriannya. Negara Asia Tenggara baru saja lepas dari penjajahan atau sedang membangun legitimasi pemerintahan baru. Menyerahkan kewenangan ke lembaga kawasan berisiko besar secara domestik.

Sebaliknya, Uni Eropa menempatkan hukum bersama di atas hukum nasional pada bidang-bidang tertentu, dan negara anggota menerima itu karena manfaat ekonominya dianggap lebih besar dari biaya politiknya. Dua pilihan ini lahir dari kondisi sejarah masing-masing.

Sejauh mana keduanya disebut berhasil

Ukuran keberhasilan perlu disesuaikan dengan tujuan awal.

Dari sisi perdamaian antaranggota

Keduanya mencatat hasil serupa. Tidak ada perang antaranggota Uni Eropa sejak pendiriannya, dan Asia Tenggara menikmati periode panjang tanpa konflik bersenjata antarnegara anggota meski tetap memiliki sengketa perbatasan yang belum tuntas.

Dari sisi kedalaman integrasi

Uni Eropa jauh di depan pada hampir semua indikator: anggaran bersama, kebijakan bersama di banyak sektor, dan lalu lintas orang yang bebas. ASEAN unggul pada kecepatan pengambilan keputusan yang tidak memerlukan ratifikasi panjang, meski kecepatan itu sering berbuah janji tanpa penegakan.

Dari sisi krisis

Uni Eropa pernah menghadapi ujian berat ketika sebagian anggotanya mengalami masalah utang dan ketika satu anggotanya keluar pada 2020. Proses keluarnya berlangsung rumit dan memakan waktu bertahun-tahun, menunjukkan betapa dalamnya keterikatan yang sudah terbentuk. ASEAN belum pernah menghadapi skenario serupa karena tidak ada keterikatan hukum yang perlu diputus.

Kekuatan dan kelemahan masing-masing

Dampaknya bagi Indonesia dan kawasan

Bagi Indonesia, ASEAN memberi ruang untuk mempengaruhi aturan kawasan tanpa harus menerima hukum yang mengikat seperti di Eropa. Keanggotaan di ASEAN juga menjadi dasar bagi posisi Indonesia di forum yang lebih besar. Konsekuensinya, ketika ASEAN tidak bisa bersuara satu, Indonesia kehilangan alat untuk menekan isu tertentu lewat jalur kawasan.

Bagi negara yang berurusan dengan keduanya, perbedaan ini berdampak praktis. Investasi di Uni Eropa berarti mengikuti satu set aturan yang seragam di banyak negara. Investasi di Asia Tenggara berarti mengurus perizinan dan standar secara terpisah di tiap negara, meski kerangka umumnya sama.

Ringkasan

Uni Eropa dan ASEAN memilih dua jalan berbeda: menyerahkan sebagian kedaulatan demi integrasi yang dalam, atau mempertahankan kedaulatan penuh demi kerukunan yang lentur. Keduanya mendapat hasil sesuai pilihan itu. Perbandingan keduanya berguna selama ukurannya jelas, dan tidak berguna bila hanya untuk menyimpulkan satu lebih baik dari yang lain tanpa menyebut tujuan awal masing-masing.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah ASEAN bisa menjadi seperti Uni Eropa suatu hari nanti?

Secara teori bisa, tetapi hambatannya besar. ASEAN tidak punya perjanjian dasar yang menyerahkan kewenangan ke lembaga bersama, dan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masih dipegang erat. Perubahan menuju model Uni Eropa menuntut kesediaan anggota melepas sebagian kedaulatan, dan kesediaan itu belum muncul.

Mengapa Uni Eropa lebih mudah mengambil keputusan bersama?

Karena banyak keputusan tidak lagi memerlukan persetujuan seluruh anggota. Pemungutan suara mayoritas memungkinkan kebijakan jalan meski ada penolakan. ASEAN tidak memiliki mekanisme itu, sehingga satu negara cukup untuk menahan kesepakatan.

Apakah Uni Eropa lebih menguntungkan bagi negara anggotanya?

Bergantung pada ukuran yang dipakai. Negara besar dengan ekonomi kuat mendapat akses pasar luas, tetapi harus mengikuti aturan yang tidak selalu sesuai prioritas domestiknya. Negara kecil mendapat pasar dan dana bantuan, tetapi kehilangan sebagian kendali atas kebijakan moneter dan fiskal. Tidak ada jawaban tunggal yang berlaku untuk semua anggota.